Kemajuan Rakyat, Jakarta
Presiden Joko Widodo meminta Komite Percepatan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), #SatgasCovid19, dan para gubernur tak kendur menangani Covid-19. Pihak-pihak tersebut harus menjaga keberhasilan strategi ‘rem dan gas’ dalam menangani Covid-19.
Menurut presiden, sejauh ini keseimbangan antara prioritas kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 sudah terlihat baik. Ia mengingatkan agar kedua hal tersebut bisa terus dijaga oleh Satgas COVID-19 dan kepala daerah.
“Saya ingin ingatkan kembali kepada komite, Satgas, dan seluruh gubernur agar betul-betul bisa mengatur urusan yang berkaitan dengan Covid dan urusan yang berkaitan dengan ekonomi, dalam sebuah keseimbangan yang baik,” kata dia dalam Rapat Terbatas Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).
Ia menyebutkan data penanganan Covid-19 per 22 November 2020, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia 12,78 persen. Angka ini lebih rendah ketimbang angka kasus aktif dunia yang mencapai 28,41 persen.
Sementara, rata-rata kesembuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 84,03 persen. Ini, kata dia, sudah baik dari angka rata-rata di dunia yang mencapai 69,20 persen.
“Di bidang ekonomi, sudah saya sampaikan, tren di kuartal kedua, dari minus 5,32 membaik di kuartal ketiga minus di 3,49. Ini harus terus kita perbaiki, agar di kuartal keempat lebih baik dari kuartal ketiga,” tambah Jokowi.
Presiden memberi pesan kepada KPC-PEN, Satgas Covid-19, dan gubernur terkait agar tetap waspada dan tidak kendur menangani Covid-19, mengantisipasi, dan mencegah adanya kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Ia meminta penindakan terhadap kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dilakukan secara tegas.
“Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin,” ujarnya.
Pesan yang sama ia sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Mabes Polri untuk menegakkan aturan atas potensi pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada. Jokowi menyebut jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.[red/cnn]
Komentar