Serang, Kemajuanrakyat.id-Ari Setiawan, SH.I, MH, Koordinator Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang, menjelaskan pentingnya pengawasan pelanggaran pemilu. Ia mengungkapkan bahwa pelanggaran pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilihan No. 10 Tahun 2016 dan No. 7 Tahun 2017, yang mencakup empat kategori: pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya.
Demikian diungkapkannya kepada Yuyi Rohmatunisa wartawan Kemajuanrakyat.id media online di ruang kerjanya. Pada Rabu, (23/10/2024).
Ari menegaskan bahwa ranah pengawasan Bawaslu mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU. Ia menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan KPP No. 2, sedangkan pelanggaran pidana diatur dalam undang-undang pemilu.
Saat ditanya tentang jenis pelanggaran yang sering dilaporkan, Ari mengungkapkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dan praktik politik yang melanggar ketentuan pidana menjadi isu utama. “Proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu harus melalui pengkajian dan pengumpulan bukti. Kami memiliki waktu terbatas, hanya lima hari kalender untuk menyelesaikan kasus,” ujarnya.
Dengan terbatasnya sumber daya manusia hanya ada lima komisioner dan 17 staf di Bawaslu. Ari mengakui tantangan dalam menangani pelanggaran. Ia menekankan perlunya perbaikan regulasi pemilu untuk menguatkan kelembagaan Bawaslu dan KPU.
“Jika masyarakat memahami perannya dalam pemilu dan menolak praktik politik yang tidak etis, kita dapat mengurangi pelanggaran. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemilu yang bersih,” tambahnya.
Ari berharap bahwa ke depan, dukungan terhadap penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia dapat meningkatkan kapasitas Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar