oleh

Anggota DPRD Kab. Bekasi Dari Fraksi PAN Karsih Hadiri Musrenbang Kecamatan Sukatani

Bekasi, Kemajuanrakyat.id – Tingkat Kecamatan Sukatani melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2024 – 2025, bertempat diaula Kantor Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/01/2024).

Kegiatan ini dihadiri langsung unsur muspika Kecamatan Sukatani, Bapeda, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PAN Karsih, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Haeroni dari Fraksi Partai Gerindra, Para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh Pemuda, Danramil 010 Sukatani, Kapolsek Sukatani dan tamu undangan yang lainnya.

Camat Sukatani Agus Dahlan mengatakan, Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten.

Dalam Keterangannya Camat juga menegaskan bahwa hasil dari pembahasan dan kesepakatan Musrenbang Kecamatan ada 115 titik dari 7 Desa se-Kecamatan Sukatani akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta memastikan usulan program prioritas Kecamatan terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi lV dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Himawan Abror mengatakan, Kegiatan Musrenbang dimulai dari musdus, MusrenbangDes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Pusat. Semua itu diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Himawan Abror sebagai Anggota DPRD bertugas sebagai sifat kontroling, walaupun pembangunan daerah bisa melalui Musrenbang atau melalui aspirasi, atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya pada prinsipnya akan mengawal realisasi pembangunan yang melalui usulan Musrenbang, artinya kami bisa tegur jika dari Pemerintah Daerah ada yang kurang untuk mengakses pembangunan tersebut, Kata Abror.

Dalam hal ini kata dia, dirinya melihat jangan sampai juga bahwa Musrenbang hanya seremoni, akan tetapi membawa dampak yang lebih baik. Artinya ada hak masyarakat yang perlu didahulukan dengan skala prioritas tadi.

Abror juga menyinggung terkait pembangunan toilet sultan yang mangkrak dan tidak ada manfaat secara pungsi, terus terkait juga dengan jembatan buntung yang viral.

“Dalam hal ini saya tidak mengatakan itu tidak baik atau salah, akan tetapi ada banyak yang lebih penting seperti saluran air yang belum maksimal untuk mengairi persawahan, sehingga masyarakat banyak teriak dengan kekeringan lahan,” Kata dia tutupnya.

(Di)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed