Serang–Kemajuanrakyat.id-Keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan TNI Angkatan Laut (TNI AL) membongkar pagar laut yang mengganggu aktivitas nelayan mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak. Langkah ini dianggap sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat kecil, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Pagar laut yang dimaksud telah lama menjadi keluhan nelayan, terutama di wilayah pesisir Banten dan sekitarnya. Selain menghambat akses ke wilayah tangkapan ikan, keberadaan pagar tersebut juga dinilai merugikan ekosistem laut. Presiden Prabowo mengambil keputusan ini setelah menerima laporan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat, yang menyuarakan keresahan mereka terkait dampak negatif pagar tersebut terhadap perekonomian nelayan.
Menanggapi keputusan tersebut, H. Umar, seorang politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota DPRD Banten, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
“DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan, dan kami wajib mendukung program yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Prinsipnya, tasarruf al-imam manutun bil maslahah kebijakan pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat,” ujar Umar kepada wartawan. Di Gedung DPRD Provinsi Banten. Jum’at, (17/01/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam pembangunan di Banten. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga perlu memanfaatkan potensi lain yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah strategis Presiden Prabowo ini juga dianggap relevan dengan kebutuhan pembangunan di Banten. Umar menyebut bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil, seperti nelayan, akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, Insya Allah Banten akan memiliki gubernur baru. Kami siap menyukseskan program – program beliau, karena program gubernur sejatinya adalah perpanjangan program Presiden Prabowo,” tegas Umar.
Dengan pembongkaran pagar laut, diharapkan akses nelayan ke wilayah tangkapan ikan akan kembali terbuka, sehingga meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan solusi konkret terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
Langkah Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi awal dari perhatian lebih besar terhadap sektor kelautan dan perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan banyak masyarakat pesisir. Dengan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun DPRD, perubahan positif bagi masyarakat nelayan di Banten dan sekitarnya bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang sedang diwujudkan.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar