Serang, Kemajuanrakyat.id-Tokoh Masyarakat Banten, H. Embay Mulya Syarief menyoroti pentingnya transparansi dan sosialisasi dalam setiap proyek pembangunan investasi.
Dalam wawancara eksklusif dengan Yuyi Rohmatunisa wartawan Kemajuanrakyat.id media online. Jum’at, (10/01/2025).
Menurutnya, meskipun pihaknya memahami pentingnya investasi bagi pembangunan, namun tidak ada yang bisa mengabaikan dampak sosial yang timbul, terutama jika tidak ada komunikasi yang jelas dengan masyarakat.
“Jika masalah pembangunan investasi jelas, dan ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat, maka tidak akan timbul prasangka buruk. Contohnya, proyek PSN PIK yang hingga kini masih menimbulkan spekulasi soal luasnya. Masyarakat merasa resah karena tidak ada kejelasan soal lokasi, status tanah, dan jumlahnya,” jelas Embay.
Lebih lanjut, Embay menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dibiarkan terbelah akibat isu tertentu, seperti yang terjadi saat ini. Ia mengkhawatirkan potensi kerusuhan yang dapat terjadi apabila ketegangan ini tidak dikelola dengan baik.
“Saya khawatir akan terulang kejadian seperti kerusuhan 1998. Masyarakat bawah yang paling menderita ketika terjadi kerusuhan. Itulah sebabnya saya tidak ikut dalam demo, meskipun hak tersebut dijamin oleh undang-undang,” ujarnya.
Embay juga menyoroti tindakan pemerintah yang tengah menanggapi keresahan masyarakat.
“Presiden sudah menugaskan Menteri Kelautan untuk mengevaluasi dan bahkan membongkar pagar laut. Ini langkah positif yang menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki keadaan,” tuturnya.
Ia menyatakan bahwa masalah yang muncul bukanlah pembangunan itu sendiri, melainkan cara pelaksanaannya.
“Pembangunan harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai aturan, tanpa intimidasi atau kesewenang – wenangan,” tegas Embay.
Menurutnya, dalam beberapa kasus yang pernah dia ikuti, seperti pembebasan lahan untuk Krakatau Steel dan proyek Suralaya, tidak ada masalah karena semua proses dijalankan dengan transparansi dan komunikasi yang jelas.
“Sikap saya jelas, saya berpihak kepada yang lemah, bukan yang berduit,” tambahnya.
Embay juga mengingatkan akan dampak lingkungan dari pembangunan yang tidak memperhatikan ekosistem, seperti kerusakan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung dari abrasi dan tsunami. Ia juga mengkritik kebijakan yang mempersulit nelayan dengan pembatasan akses, yang justru meningkatkan biaya operasional mereka.
“Pemerintah seharusnya hadir untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pembebasan lahan ini. Jangan sampai rakyat menjadi korban ketidakjelasan ini. Mereka harus diberi penjelasan yang jelas dan solusi yang adil,” pungkas Embay.
Dengan adanya penjelasan dan keseriusan pemerintah dalam mengelola pembangunan, Embay percaya masyarakat akan menerima pembangunan yang dilakukan, asalkan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar