Kemajuan Rakyat, Bekasi
Pengadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi di nilai berpotensi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu terungkap ketika diketahui Anggaran pengadaan MPP tersebut sebesar Rp 2.897.546.601 ditambah dengan sewa tempat sebesar Rp 300.000.000 pertahun. Sehingga LSM KAMPAK RI resmi melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH). Selasa(24/11/2020).
Sekretaris Jendral (Sekjend) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (LSM-KAMPAK RI) Indra Pardede kepada Kemajuan Rakyat mengatakan,
“pengadaan Mall Pelayanan Publik berada di dalam ruangan pusat perbelanjaan Mall Lotte Mart Cikarang Utara dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi ditemukan kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, resmi kami laporkan untuk dilakukan pengusutan oleh penegak hukum”
Menurut Indra, dalam spesifikasi Anggaran Biaya pengadaan MPP ditemukan ada beberapa item yang tidak dikerjakan, namun Anggaran tersebut dicairkan sepenuhnya dari kas perbendaharaan pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hal itu diakui oleh pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UU.S didampingi Sekretaris DPMPTSP Yan Yan saat dikonfirmasi hari Jumat (6/11) belum lama ini. Jelas Indra pada Kemajuan Rakyat.id.
Lebih lanjut dijelaskannya, “LSM KAMPAK RI sudah melakukan audensi konfirmasi langsung kepada PPK dan Sekretaris DPMPTSP tentang temuan kejanggalan pada pengadaan MPP, dari penjelasan tersebut kami menilai terjadi unsur yang berpotensi merugikan keuangan Pemda Kabupaten Bekasi dan Keuangan Negara.
Sehingga permasalahan tersebut resmi kami laporkan ke Aparat Penegak hukum dengan nomor ;
097/LP/DPC.LSM-KAMPAK RI/XI/2020 agar dilakukan nya pengusutan dan penyelidikan guna mengantisipasi kerugian keuangan Negara”. pungkas Indra.(H.Razali Barabo.SE).
Komentar