Serang, Kemajuanrakyat.id-Guntur Arpen Putra, Komunitas Mahasiswa Sudirman. Wawancara eksklusif bersama wartawan Yuyi Rohmatunisa.
Masalah pengangguran yang terus melonjak di Provinsi Banten mendapat perhatian serius dari Komunitas Mahasiswa Sudirman. Guntur Arpen Putra, perwakilan dari komunitas tersebut, menyatakan bahwa aksi yang digelar oleh mereka pada Selasa, (5/11/2024) di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Bukan hanya sekadar protes, tetapi juga sebagai bentuk keprihatinan terhadap laju pengangguran yang tertinggi di Indonesia.
“Kami sudah mengkaji jauh – jauh hari, pengangguran di Provinsi Banten saat ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, dan ini mencerminkan kegagalan sistem dalam pemerintahan,” ujar Guntur.
“Pernyataan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, namun hingga hari ini tidak ada bukti nyata, sangat mengecewakan kami sebagai mahasiswa.”
Menurut Guntur, meskipun anggaran untuk infrastruktur yang dijanjikan oleh pemerintah Banten mencapai angka yang besar, anggaran untuk pendidikan yang sangat vital bagi kemajuan daerah justru hanya sebesar 20,21 persen. “Ini sangat tidak proporsional, dan kami sebagai pelajar merasa kecewa dengan kebijakan ini. Infrastruktur memang penting, tetapi jangan sampai pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terabaikan,” katanya.
Di sektor pendidikan, Guntur menyoroti fakta bahwa hanya 27% masyarakat Banten yang mampu mengakses pendidikan tinggi, sebuah angka yang sangat rendah dan berdampak pada kemajuan daerah. “Sulitnya akses pendidikan menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin besar, dan ini juga berdampak pada kemajuan Provinsi Banten,” tambahnya.
Masalah infrastruktur yang tidak merata juga terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Guntur mengungkapkan bahwa masih banyak daerah di Banten yang kekurangan akses jalan dan fasilitas publik yang memadai. “Pembangunan infrastruktur harus merata. Namun faktanya, ada ketimpangan yang sangat nyata antara daerah satu dengan daerah lainnya,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, meskipun Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Al Muktabar mengklaim memiliki program prioritas untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Angka stunting dan gizi buruk justru mengalami peningkatan. “Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tidak berjalan efektif, dan fasilitas kesehatan di Banten masih jauh dari kata layak,” kata Guntur.
Lebih lanjut, Guntur juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap masih menjadi persoalan pelik di Banten. “Ini sudah menjadi kebiasaan buruk pejabat di Banten sejak provinsi ini berdiri. Banyak proyek yang seharusnya untuk kepentingan rakyat malah hanya menjadi ajang untuk kepentingan oknum – oknum tertentu,” jelasnya.
Selain itu, Komunitas Sudirman juga menyoroti dampak dari UU Cipta Kerja yang dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat, terutama sektor buruh. “UU ini seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya justru menjadi hambatan. Sektor buruh semakin tertekan dengan upah yang tidak layak dan meningkatnya harga barang kebutuhan pokok,” ungkapnya.
Guntur mengakhiri wawancaranya dengan mengingatkan bahwa pengangguran bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah cerminan kegagalan pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat.
“Proyek strategis nasional yang dijanjikan oleh pemerintah seharusnya bisa menurunkan angka ini pengangguran, namun kenyataannya proyek tersebut hanya ada di atas kertas. Janji pembangunan dan kemakmuran yang digembar – gemborkan belum terwujud,” tuturnya.
Untuk itu, Komunitas Mahasiswa Sudirman 30 menuntut agar Pemerintah Provinsi Banten segera melakukan langkah – langkah konkret di antaranya:
Transparansi dalam pengalokasian anggaran percepatan infrastruktur 2024. Realisasi pembangunan yang dijanjikan. Penyidikan terhadap oknum yang terlibat dalam proyek – proyek fiktif.
Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Banten. Penolakan terhadap tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
Guntur juga menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan PJ Gubernur Al Muktabar yang dinilai tidak memenuhi janji – janjinya. “Kami menuntut agar di akhir masa jabatannya, Gubernur Banten bertanggung jawab terhadap visi dan misinya yang belum tercapai, terutama terkait penurunan angka stunting dan pengangguran,” tegas Guntur.
Komunitas Sudirman berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat mendengarkan tuntutan masyarakat dan segera mengambil tindakan nyata demi kesejahteraan dan kemajuan provinsi ini.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar