Kemajuan Rakyat, Serang-Kehadiran IT sedianya untuk mempermudah, mempercepat, memperlancar pekerjaan. Namun yang terjadi pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah) justru sebaliknya.
Pemprov, Kabupaten & Kota di seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD. Tapi semuanya tidak bisa langsung memanfaatkan teknologi yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Setelah dilacak, ternyata aplikasi SIPD tidak siap pakai. Sehingga berimbas kepada keterlambatan belanja daerah. Bahkan sekedar untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai pun tidak bisa. Di Pemprov Banten sendiri sejak Januari dilakukan secara manual, itupun terjadi keterlambatan.
Sebelum SIPD, ada aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan) dari BPKP, yang relatif sudah seattle.
Saat diterapkan aplikasi SIMRAL, dilakukan pelatihan. Sedangkan untuk aplikasi SIPD dilepas begitu saja.
Per hari ini, kegiatan jadi kacau dan banyak yang belum berjalan. Padahal sebelum SIMRAL pun ada SIMDA yang cukup baik, kelemahannya tidak online (masih dekstop) dari BPKP.
Sebuah sistem baru seyogianya dilakukan uji coba mendampingi sistem yg sedang berjalan. Jadi ada trial and error dulu.
Depdagri mestinya lebih jeli dalam melihat aplikasi yang dibuatnya. Termasuk ketersediaan API (Aplication Programming Interprice) sebagai jembatan antar aplikasi untuk satu data.
Tidak adanya API inilah yang menghambat pekerjaan para petugas di Pemprov, Pemkot, Pemkab se Indonesia. Mereka harus menginput data secara manual satu per satu. Demikian pula dengan rincian pekerjaan yang harus detail.
Karenanya Depdagri harus segera mengambil langkah konkrit dan cepat dalam merespon persoalan aplikasi SIPD ini. Sila lihat keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Pemprov, Pemkab/Pemkot di berbagai daerah.(red)
Komentar